Sekretaris Jenderal DPR RI, Nining Indra Saleh mewakili lembaga DPR RI, bersama sejumlah instansi kementerian dan lembaga pemerintah lainnya menerima penghargaan anugerah BPK atau “BPK Award” atas prestasi yang dicapai pada laporan keuangan tahun 2009, dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian, pada acara  Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2010, yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta (27/7). Hadir pada acara tersebut Wakil Presiden RI Boediono dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, dalam sambutannya mengatakan, BPK bertanggungjawab hanya atas opini dan hasil pemeriksaan berdasarkan data laporan keuangan yang disampaikan pemerintah, sementara kebenaran data pada laporan keuangan tersebut menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga masing-masing. Hadi Purnomo menambahkan, saat ini BPK sedang mengembangkan sebuah sistem Pusat Data.

“BPK akan bekerja sama dengan semua pimpinan instansi, lembaga, dan Kementerian dalam rangka membuat Pusat Data BPK, dengan link & match nantinya akan di-intranet-kan dengan semua lembaga, termasuk dengan lembaga Kepresidenan dan Wakil Presiden”, tukas Hadi Poernomo menjelaskan.

Wakil Presiden Boediono dalam sambutannya mengatakan, banyaknya lembaga dan kementerian yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian merupakan suatu kemajuan, tetapi harus diakui masih banyak yang harus diperbaiki kinerja keuangannya. Laporan keuangan yang baik merupakan salah satu prasyarat dalam reformasi birokrasi. Boediono mengungkapkan, Presiden dan BPK telah bertekad untuk bekerja sama memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah.

“Ini negara kita, maka kita pula yang harus memperbaiki, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Yang diinginkan adalah kita mempunyai sistem yang baik . Standar minimal untuk birokrasi yang efektif dan transparan adalah “wajar tanpa pengecualian”. Tandas Boediono menambahkan.

Instansi Kementerian dan Lembaga yang juga menerima “BPK Award” di antaranya: Kemenkopolhukam, Kemenkokesra, Polri, Kemenkumham, Kemendag, LAPAN, BNP2TKI, BSN, LAN, MPR, MK, KY, DKN, Bakosurtanal, dan Pemkot Yogyakarta. (Rd.Ry/TVP-Rn)